Kebijakan – kebijakan Ekonomi Pemerintah
Kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan atau batasan-batasan di
bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan dibuatnya kebijakan
ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan
masyarakat. Selain kebijakan ekonomi diperlukan juga kebijakan nonekonmi,
seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan.
Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3 macam, yaitu :
1.
Kebijakan ekonomi mikro,
adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat
jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut.
2.
Kebijakan ekonomi meso,
adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada wilayah tertentu atau pada
sektor-sektor tertentu.
3.
Kebijakan ekonomi makro,
ialah kebijakan ekonomi yang mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional
(agregat). Oleh sebab itu, kebijakan ini bisa mempengaruhi atau bahkan membuat
kebijakan meso dan kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif. Maka dari
itu saya akan membahas lebih dalam mengenai kebijakan ekonomi makro.
Ada beberapa macam contoh kebijakan ekonomi makro, diantaranya :
·
Kebijakan Moneter
Tujuan utama kebijakan ekonomi moneter adalah untuk menjaga stabilitas
harga di dalam negeri dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
khususnya dolar AS. Dengan demikian kebijakan ini juga dapat menjaga
keseimbangan neraca pembayaran melalui perubahan nilai kurs rupiah yang
terkendali bisa dicapai. Kebijakan ekonomi moneter dilakukan terutama melalui
operasi pasar terbuka, penentuan mengenai cadangan wajib minimum dan batas
maksimum pemberian kredit bagi sektor perbankan, dan perubahan tingkat suku
bunga diskonto. Selain itu ada juga kebijakan moneter yang sering digunakan
oleh Bank Indonesia untuk mengimbangi perubahan likuiditas perekonomian adalah
dengan cara memperjual-belikan surat berharga SBI dan SBPU. Efektifitas
kebijakan moneter yang kontraksi ini untuk meredam laju pertumbuhan tingkat
inflasi melalui pengendalian jumlah uang beredar di dalam ekonomi tergantung
pada respon masyarakat dan dunia usaha, baik di sektor riil maupun di sektor
keuangan.
·
Kebijakan Fiskal
Dalam usaha mengurangi tingkat inflasi yang cenderung meningkat terus,
selain mengeluarkan kebijakan moneter yang sifatnya kontraksi, pemerintah juga
mengeluarkan kebijakan fiskal yang nonekspansif. Efektifitas kebijakan fiskal
ini sangat tergantung dari reaksi masyarakat dan dunia usaha terhadap kenaikan
tarif pajak pendapatan dan penghasilan atau penjualan. Selain itu tergantung
pada jenis pajak yang diprioritaskan serta besarnya peningkatan penghasilan
pajak dan besarnya pengurangan pengeluaran pemerintah. Jenis pajak yang sangat
tepat digunakan sebagai instrumen untuk meredam laju peningkatan inflasi,
dengan cara mengurangi pertumbuhan permintaan agregat, adalah pajak penghasilan
dengan sistem progresif.
·
Kebijakan Perdagangan Luar
Negeri
Kebijakan perdagangan luar negeri telah mengalami 2 strategi yang sangat
berbeda, strategi pertama substitusi impor. Pada awalnya Indonesia cenderung
memproduksi semua jenis barang yang selama ini diimpor tanpa memperhitungkan
apakah Indonesia memiliki keunggulan komparatif atau tidak untuk setiap jenis
barang yang akan dibuat sendiri di dalam negeri. Kebijakan ini dilaksanakan
dengan cara pemerintah memberi perlindungan dengan tarif yang tinggi,
hambatan-hambatan nontarif, subsidi, dan fasilitas kemudahan lainnya terhadap
sejumlah industri di dalam negeri yang diberi tugas untuk memproduksi
barang-barang impor. Pada pertengahan tahun 1980-an, ternyata setelah harga
minyak di pasar internasional merosot dengan tajam, akhirnya pemerintah
mengubah kebjakan perdagangan luar negerinya menjadi kebijakan promosi ekspor
non migas, khususnya barang-barang industri. Efektifitas kebijakan perdagangan
luar negeri untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia, khususnya
barang-barang manufaktur dan sekaligus mengurangi defisit atau meningkatkan
surplus, sangat tergantung pada dua hal utama. Pertama isi paket deregulasi
selama ini dan yang akan dikeluarkan di sektor perdagangan luar negeri. Kedua,
harmonisasi antara kebijakan perdagangan luar negeri dan kebijakan makro
lainnya, terutama kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan investasi,
kebijakan jetenagakerjaan, dan kebijakan industri.
Referensi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar