Bab 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

Pengertian APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pelaksanaan APBNSetelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR .

Fungsi APBNAPBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.  

§  Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

§  Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.

§   Fungsi pengawasan berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.

§  Fungsi alokasi berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.

§  Fungsi distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

§  Fungsi stabilisasi memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Asumsi APBN

Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 indikator perekonomian makro, yaitu:

1.             Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah

2.            Pertumbuhan ekonomi  tahunan (%)

3.            Inflasi (%)

4.            Nilai tukar rupiah per USD

5.            Suku bunga SBI 3 bulan (%)

6.            Harga minyak indonesia (USD/barel)

7.            Produksi minyak Indonesia (barel/hari)

Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

*Belanja Negara

Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). 

Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Modal

3. Belanja Barang

4. Pembiayaan Bunga Utang

5. Subsidi BBM

6. Subsidi Non-BBM

7. Belanja Hibah 

8. Belanja Sosial (termasuk penanggulangan Bencana), dll.

Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. 

Belanja Daerah meliputi: 

1. Dana Bagi Hasil

2. Dana Otonomi Khusus

3. Dana Alokasi Umum

4. Dana Alokasi Khusus.

* Pembiayaan

Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara serta penyertaan modal negara.

Pembiayaan Luar Negeri, meliputi: 

1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek

2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

Sumber pendapatan dan pengeluaran Negara

• Penerimaan dalam negeri:

a. Penerimaan perpajakan

b. Penerimaan bukan pajak

•Hibah

Sumber : 

• http://mochuchi.wordpress.com/2011/05/10/tugas-softskill-4/

·         id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara

·         http://danaraditya25.blogspot.com/2011/04/sumber-pendapatan-atau-penerimaan-apbn.html

·         http://erna22210415.blogspot.com/2011/04/penerimaan-dan-pengeluaran-apbn.html